sophisticity

Sebetulnya fenomena banjir sudah ada di Jakarta sejak kota pantai di barat Pulau Jawa ini dijadikan ibu kota negara. Bahkan, menurut catatan Alwi Shahab–– penulis sejarah Jakarta––banjir sudah ada sejak zaman Belanda.Namun, pemerintah Belanda yang sudah berpengalaman ”membangun dan memelihara” kota yang terletak di bawah laut dan rawan banjir, mampu mengantisipasi datangnya banjir di Jakarta.

Kota Amsterdam, ibu kota Negeri Belanda, misalnya, terletak di bawah permukaan laut.Negeri Belanda membangun bendungan dan kanal-kanal sedemikian rupa sehingga kota tersebut terhindar banjir. Konsep pembangunan Kota Amsterdam itulah yang kemudian diterapkan dalam membangun Jakarta. Untuk menghindari banjir, Belanda membangun kanal-kanal,pintu-pintu air,dan memecah Kali Ciliwung––kali terbesar yang mengalir ke dalam Kota Jakarta–– menjadi beberapa sungai kecil.

Belanda juga memelihara ribuan situ atau danau kecil yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk menampung aliran air dari ”atas”––yaitu wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopuncur). Begitu juga di pantai: Pemerintah Hindia Belanda sengaja melestarikan hutan mangrove di pantai Jakarta untuk mengantisipasi pasang laut Jakarta dan abrasi. Ribuan hektare hutan mangrove di pantai Jakarta sengaja dipelihara Belanda untuk mengantisipasi datangnya banjir dan badai laut, termasuk tsunami. Sejarah ”antisipasi banjir” kota Jakarta, khususnya kanal-kanal dan pintu air masih bisa kita lihat sampai sekarang seperti di Manggarai, Bogor, dan Depok.

Sedangkan situs sejarah hutan mangrove dan danau-danau buatan kini nyaris tidak ada lagi. Hutan mangrove yang ratusan ribu hektare di zaman Belanda kini tinggal 25 hektare di Kota Jakarta,yaitu di Muara Angke––itu pun kondisinya sudah rusak berat. Sementara dari ribuan situ yang ada di Jabodetabek, kini tinggal beberapa puluh yang asri.

Seorang teman sambil berseloroh menyatakan, seandainya Belanda lama menduduki Jakarta, niscaya banjir tersebut bisa diatasi. Setelah Indonesia merdeka dan beribu kota di Jakarta, banjir justru makin sering dan tak bisa dikendalikan. Empat puluh dua tahun lalu, Gubernur Ali Sadikin pernah menyatakan bahwa untuk membebaskan wilayah Jakarta dari banjir butuh dana Rp450 miliar.

Bila dikonversi dengan nilai dolar AS saat itu (asumsi sekitar Rp100 per dolar), dana untuk mengatasi banjir tersebut sekitar 4,5 miliar dolar atau sekitar Rp40 triliun. Ya, dana sebesar itu, akan dipakai––di samping untuk memelihara kanal-kanal dan pintupintu air yang ada––juga untuk membuat kanal-kanal baru, pintu-pintu air baru, danau-danau buatan baru, perluasan hutan mangrove, perluasan hutan kota, dan lain-lain.

Jika di zaman Ali Sadikin yang saat itu penduduk Jakarta masih berkisar dua jutaan, untuk membebaskan banjir dibutuhkan dana Rp45 miliar, setara Rp40 triliun, apalagi sekarang. Saat ini,misalnya,ratusan situ telah berubah jadi perumahan dan pertokoan. Mau dibebaskan? Butuh dana puluhan triliun rupiah.

Di bibir pantai, kini ada Taman Impian Jaya Ancol, hotel-hotel bintang empat, perumahan mewah,mau dibebaskan? Butuh puluhan triliun.Walhasil, jika Pemda DKI mau membebaskan Jakarta dari banjir–akibat kurangnya antisipasi di masa lalu––niscaya butuh dana ratusan triliun rupiah. Dana sebesar itu nyaris tak mungkin dipenuhi Pemda DKI. Karena itu, pusat tidak boleh tinggal diam. Artinya, permasalahan Jakarta dan banjirnya itu jangan sampai dibebankan Pemda DKI semata.

Pusat pun harus ikut campur tangan. Bukankah Jakarta adalah simbol Indonesia? Lantas, apa yang harus diperbuat Pemda DKI dan Pusat untuk mengatasi banjir yang telanjur telah menjadi permasalahan yang kompleks ini? Haruskah pemerintah membuat UU dan Perda baru? Sebetulnya, kalau kita mau membaca dan mengutak-atik Perda di Pemda DKI Jakarta, sudah cukup banyak metode solusi banjir.Pertama,misalnya, kewajiban setiap bangunan di Jakarta untuk membuat sumur resapan (Peraturan Gubernur DKI No 68/2005).

Adanya sumur resapan di setiap unit bangunan di Jakarta, niscaya cukup lumayan untuk meredam tumpahan air dari rumahrumah atau gedung-gedung bersangkutan agar tidak mengalir secara liar sehingga menyebabkan banjir. Kedua, pemulihan situ-situ yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Bila perlu, situ-situ yang diuruk developer,harus dikembalikan ke bentuk dan fungsinya semula. Ketiga, pembangunan danau-danau buatan baru di dalam maupun luar kota Jakarta, khususnya di Depok dan Bogor. Ini penting untuk menampung limpahan air hujan dari ”atas”agar tidak mengalir langsung ke Jakarta.

Keempat, memperbanyak kanalkanal–– baik di dalam kota maupun di pinggiran kota, termasuk di Depok dan Bogor. Kanal-kanal di luar kota dibuat untuk mengendalikan limpahan air dari Bopuncur dan sekitarnya.Kelima,memperbanyak pintu-pintu air,baik di dalam maupun di luar Jakarta.Tujuannya juga untuk mengendalikan air yang mengalir di kanal-kanal tersebut.

Keenam, memperluas hutan kota untuk memperbanyak daerah resapan dan konservasi air. Dan ketujuh, memperluas hutan mangrove di pantai utara Jakarta.Yang terakhir ini terutama untuk mengantisipasi banjir pasang laut, abrasi, badai, tsunami, dan lain-lain. Ketujuh, mereboisasi hutan-hutan yang gundul di wilayah Bopuncur.

Memang mahal dan kompleks. Karena itu butuh keseriusan, ketegasan, dan visi pemerintah, baik Pusat maupun DKI––untuk membangun Jakarta agar bebas banjir. Di samping itu, perlu dukungan politik dan finansial yang kuat agar permasalahan tersebut tidak berputar- putar seperti pembangunan BKT yang tak kunjung usai. (*)

HADI S ALIKODRA
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bogor